Analisis Kebijakan Kesehatan (JKBM) di Bali

Dalam perkembangan kebijakan kesehatan di Indonesia khususnya di Bali, pemerintah sejatinya telah menerapkan berbagai macam kebijakan dalam memajukan pelayanan kesehatan. Namun tidak satupun dari kebijakan kesehatan tersebut yang benar-benar bisa mengcover seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal baik masalah teknis pelaksanaan program, pembiayaan program maupun proses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan kesehatan, contohnya program JKBM yang diprioritaskan untuk penduduk miskin ber-KTP Bali. Namun program tersebut kurang mendapat sosialisasi di masyarakat, terbukti dari beberapa kasus dimana kartu JKBM yang menjadi salah satu syarat mendapat pelayanan justru dimiliki oleh orang yang mampu secara finansial. Ini menunjukan pemerintah belum dapat mengawasi pelaksanaan program JKBM itu dengan baik. Disatu sisi Pemerintah menginginkan adanya pemerataan cakupan kesehatan secara universal,namun di sisi lain pemerintah terkesan setengah hati dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga bukannya dapat mengcover keluarga miskin sebagai perhatian utama namun kebijakan tersebut justru tidak menyentuh mayoritas penduduk miskin di Indonesia.

Dalam hal ini Pemerintah adalah regulator, pengawas dan sekaligus operator pelaksana pelayanan kesehatan dan sekaligus yang membiayainya.  ini jelas tidak menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu karena adanya konflik of interest. Dalam masalah ini seharusnya pemerintah meningkatkan peran swasta yang diperbesar dan didukung, sedangkan Pemerintah sebagai regulator dan Pengawas. Apalagi dengan perluasan pembiayaan Kesehatan yang anggarannya makin besar dan banyak aspek manajemen operasional yang cenderung berpikir jika universal coverage sulit untuk di capai. Untuk itu perlu adanya rekomendasi untuk mengupayakan swasta menjadi pemain dan Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, profesi sebagai pembina ini mungkin yang harus menjadi strategi agar pembiayaan lebih efisien. Kebijakan ini dijalankan dalam situasi Indonesia yang belum merata penyebaran tenaga medis dan tempat pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit,puskesmas dll. Ketidak merataan supply tenaga kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan ini sangat besar sehingga belum mencapai target utama pemerintah(penduduk miskin). Kebijakan ini menyangkut berbagai pelaku seperti pemerintah, pelayanan kesehatan oleh lembaga swasta, masyarakat sendiri, sampai ke profesi kesehatan. Sejalan dengan program pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh lapisan penduduk baik miskin maupun ekonomi menegah kebawah, berbagai elemen ini perlu dipertimbangkan perannya dalam mencapai Universal Coverage di Indonesia.

Pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi program yang telah berjalan maupun yang sedang berjalan, untuk dapat memperbaiki system kesehatan kedepannya sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Karena kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Pada saat ini derajat kesehatan Masyarakat Bali sudah cukup baik jika diukur dari indikator-indikator utama yang ditetapkan secara Nasional (Angka kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Penderita Gizi Buruk dan Umur harapan Hidup ), baik yang tertuang dalam target RPJM 2009, target Indonesia Sehat, bahkan target MDGs 2015. Namun demikian Bali masih menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, utamanya menyangkut Pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Diare, TB, Malaria, dan juga penyakit berbasis Prilaku seperti HIV/AIDS, serta penyakit bersumber Binatang seperti Flu Burung dan rabies.

Umtuk itu, ada baiknya kita mengetahui tentang 4 pilar utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yakni faktor genetik, faktor lingkungan, faktor prilaku, serta akses pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu intervensi program harus fokus kepada akar masalah kesehatan tersebut, khususnya dalam menanggulangi sumbernya yakni menciptakan Lingkungan Sehat dan memberdayakan masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sejalan dengan upaya membenahi Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Disamping berpengaruh terhadap Lingkungan dan Prilaku hidup masyarakat, kemiskinan juga secara nyata mempengaruhi Akses Pelayanan Kesehatan, khususnya menyangkut biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi sehingga tidak terjangkau kebanyakan masyarakat. Terlebih lagi dengan sistem pembayaran yang ditanggung sendiri oleh masyarakat (Out of Pocket Payment), kebanyakan masyarakat tidak sanggup membayar ketika mereka jatuh sakit, apalagi kalau penyakitnya berat dan perlu tindakan operasi, atau menderita penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dll. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus berjalan, tentu akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berujung kepada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Bali.

Untuk itu pembenahan dalam sektor kesehatan mutlak diperlukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di Bali:

1.      Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah, pemerintah menyiapkan sebuah program distribusi tenaga kesehatan. Tujuannya agar setiap daerah di Bali, baik di pedesaan maupun di perkotaan, memiliki tenaga pelayanan kesehatan yang memadai.

2.      Pemerintah mengoptimalkan sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada atau membangun fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar dapat menjangkau penduduk dan dapat memperkecil cost transportasi masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan.

3.      Pemerintah mengupayakan percepatan peningkatan pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan di masing-masing wilayah. Program peningkatan fasilitas kesehatan ini dinamakan BOK (bantuan operasional kesehatan) yang dipekerjakan di setiap puskesmas yang ada di Indonesia. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah pun menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus diterapkan oleh setiap puskesmas bersangkutan.

4.      Menghimbau agar masyarakat melakukan proses pengobatan secara berjenjang mulai tingkat Puskesmas. Kecuali untuk kasus emergency, pasien bisa langsung ke RS Kabupaten/Kota. Juga menekankan agar masyarakat memanfaatkan RS Kabupaten/Kota dan jangan langsung ke RSUP(sanglah)

5.      Asuransi kesehatan yang dapat mengcover penduduk miskin dengan biaya yang terjangkau, serta akses yang mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun tersier.

6.      Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Jadi pemerintah semestinya lebih mengutamakan pencegahan penyakit dengan mengedepankan prinsip tersebut sehingga dapat menekan seminimal mungkin kemungkinan seseorang terserang penyakit.

Perlu adanya rekomendasi untuk mengupayakan swasta menjadi “pemain” dan Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, profesi sebagai pembina ini mungkin yang harus menjadi strategi agar pembiayaan lebih efisien. Kebijakan ini dijalankan dalam situasi Indonesia yang belum merata penyebaran tenaga medis dan tempat pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit,puskesmas dll. Ketidak merataan supply tenaga kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan ini sangat besar sehingga belum mencapai target utama pemerintah(penduduk miskin).